tirto.id - Pasal 28 UUD 1945 yang mengatur tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengalami perubahan atau penambahan isi dalam Amandemen UUD 1945.
Amandemen UUD 1945 telah dilakukan 4 kali, yakni pada 1999, 2000, 2001, dan 2002. Ada cukup banyak pasal yang mengalami perubahan atau penambahan isi dalam amandemen tersebut.
Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pada 14-21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal termasuk mengenai Hak Asasi Manusia (HAM).
Sebelum amandemen, persoalan HAM diatur sebagai hak dan tugas warga negara yang memuat nilai-nilai hak asasi manusia dan termaktub dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 34 UUD 1945, juga dalam TAP MPR Nomor XVII/MPR/I998 tentang Hak Asasi Manusia.
Sebagai tindak lanjut pasal-pasal dan TAP MPR tersebut, pada 23 September 1999 ditetapkan Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM (UU HAM) . Substansi HAM menurut UU No. 39 Tahun 1999 pada dasarnya memuat hak-hak pokok warga negara yang terdiri dari:
- Hak untuk hidup
- Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan
- Hak mengembangkan diri
- Hak memperoleh keadilan
- Hak atas kebebasan pribadi.
- Hak atas rasa aman
- Hak atas kesejahteraan
- Hak untuk turut serta dalam pemerintahan
- Hak khusus bagi wanita
- Hak anak
Baca juga:
- Isi Perubahan Pasal 7 UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen
Pasal 28 Sebelum Amandemen UUD 1945
Pasal 28 sebelum diterapkan penambahan melalui Amandemen UUD 1945 berbunyi:
“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”
Hak-hak serupa juga termaktub dalam Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi:
“Setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai.”
Pasal 28 Setelah Amandemen UUD 1945
Pasal 28 mengalami penambahan dalam Amandemen UUD 1945 kedua yang dilakukan melalui Sidang Umum MPR pada 14-21 Oktober 1999. Ada beberapa tambahan pasal sebagaimana tertuang dalam Bab X A Pasal 28 A-J, yang berbunyi:
Pasal 28A
Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.** )
Pasal 28 B
(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.** )
(2) Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.** )
Pasal 28C
(1) Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.** )
(2) Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.**)
Pasal 28D
(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.**)
(3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.**)
(4) Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.** )
Pasal 28E
(1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.** )
(2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**)
(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.**)
Pasal 28F
Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.** )
Pasal 28G
(1) Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.**)
(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.** )
Pasal 28H
(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.**)
(2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.** )
(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.**)
(4) Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun.** )
Pasal 28I
(1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.** )
(2) Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.**)
(3) Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.**)
(4) Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.** )
(5) Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.**)
Pasal 28J
(1) Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.** )
(2) Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.** ) **) Perubahan/Amandemen Kedua UUD 1945
Baca juga artikel terkait AMANDEMEN UUD 1945 atau tulisan menarik lainnya Desika Pemita
(tirto.id - Hukum)
Kontributor: Desika Pemita
Penulis: Desika Pemita
Editor: Iswara N Raditya
As an expert and enthusiast, I have access to a vast amount of information on various topics. I can provide information and insights on a wide range of subjects, including the concepts mentioned in the article you provided.
The article discusses the amendments made to Article 28 of the 1945 Constitution of Indonesia (UUD 1945). The amendments to the constitution have been made four times, in 1999, 2000, 2001, and 2002. Several articles, including Article 28, have undergone changes or additions during these amendments.
Before the amendments, human rights issues were regulated as the rights and duties of citizens, which included values of human rights and were stated in various articles of the constitution, such as Article 5(1), Article 20(1), Article 26, Article 27, Article 28, Article 29, Article 30, Article 31, Article 32, Article 33(1) and (3), and Article 34 of the 1945 Constitution, as well as in the Decree of the People's Consultative Assembly (MPR) Number XVII/MPR/I998 regarding Human Rights.
As a follow-up to these articles and the MPR Decree, the Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights (UU HAM) was enacted on September 23, 1999. The substance of human rights according to Law No. 39 of 1999 basically includes the fundamental rights of citizens, such as the right to life, the right to form a family and continue the lineage, the right to develop oneself, the right to obtain justice, the right to personal freedom, the right to security, the right to welfare, the right to participate in governance, special rights for women, and the rights of children.
After the second amendment to the 1945 Constitution, Article 28 underwent additions. The additions are stated in Chapter X A, Article 28A-J. Here are the additions to Article 28 as mentioned in the article:
- Article 28A: Every person has the right to life and the right to defend their life and existence.
- Article 28B: (1) Every person has the right to form a family and continue the lineage through a lawful marriage. (2) Every child has the right to survival, growth, and development, as well as the right to protection from violence and discrimination.
- Article 28C: (1) Every person has the right to develop themselves through the fulfillment of their basic needs, the right to education, and the benefits of science and technology, arts and culture, in order to improve their quality of life and the welfare of humanity. (2) Every person has the right to advance themselves in fighting for their rights collectively to build society, nation, and state.
- Article 28D: (1) Every person has the right to recognition, guarantees, protection, and fair legal certainty, as well as equal treatment before the law. (2) Every person has the right to work and to receive fair and decent remuneration and treatment in employment. (3) Every citizen has the right to equal opportunities in governance. (4) Every person has the right to citizenship status.
- Article 28E: (1) Every person has the right to embrace their religion and worship according to their beliefs, choose education and teaching, choose employment, choose citizenship, choose a place of residence within the territory of the state and leave it, and has the right to return. (2) Every person has the right to freedom of belief, expression of thoughts and attitudes, in accordance with their conscience. (3) Every person has the right to freedom of association, assembly, and expression of opinions.
- Article 28F: Every person has the right to communicate and obtain information to develop themselves and their social environment, as well as the right to search, obtain, possess, store, process, and convey information using all available channels.
- Article 28G: (1) Every person has the right to personal protection, family, honor, dignity, and property under their control, as well as the right to security and protection from threats of fear to do or not to do something that is a human right. (2) Every person has the right to be free from torture or degrading treatment and has the right to obtain political asylum from other countries.
- Article 28H: (1) Every person has the right to a prosperous life, both physically and mentally, to have a place to live, and to have a good and healthy environment, as well as the right to obtain health services. (2) Every person has the right to ease and special treatment to obtain equal opportunities and benefits in order to achieve equality and justice. (3) Every person has the right to social security that enables the development of their full potential as a dignified human being. (4) Every person has the right to personal property, and that property rights cannot be arbitrarily taken over by anyone.
- Article 28I: (1) The right to life, the right to be free from torture, the right to freedom of thought and conscience, the right to religion, the right to not be enslaved, the right to be recognized as an individual before the law, and the right to not be prosecuted based on retroactive laws are human rights that cannot be reduced under any circ*mstances. (2) Every person is free from discriminatory treatment based on any grounds and has the right to protection against such discriminatory treatment. (3) Cultural identity and the rights of traditional communities are respected in line with the development of time and civilization. (4) The protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights are the responsibility of the state, especially the government. (5) To uphold and protect human rights in accordance with the principles of a democratic rule of law, the implementation of human rights is guaranteed, regulated, and stipulated in legislation.
- Article 28J: (1) Every person is obliged to respect the human rights of others in an orderly society, nation, and state. (2) In exercising their rights and freedoms, every person is obliged to comply with limitations set by law, solely for the purpose of recognizing and respecting the rights and freedoms of others and fulfilling fair demands in accordance with moral considerations, religious values, security, and public order in a democratic society.
Please note that the information provided above is based on the snippets from search results.
